1.066 ASN Diduga Terlibat Judol, Bupati Bandung : Jangan Buru buru Menghakimi

Kabupaten Bandung Trans aktual -

Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta masyarakat untuk tidak terburu buru menghakimi 1.066 aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi terlibat Judi online sepanjang 2025.

Menurut Dadang, data tersebut masih perlu diverifikasi karena belum dapat dipastikan seluruh ASN yang tercatat benar benar bekerja di lingkungan pemerintahan kabupaten Bandung.

Data awal yang dimiliki pemerintah daerah hanya menunjukkan bahwa para ASN tersebut berdomisili di kabupaten Bandung.

"Saya juga meminta masyarakat tidak buru buru menghakimi seluruh ASN kabupaten Bandung karena proses verifikasi masih berjalan, kita harus tetap berpegang pada fakta," ucap Dadang kepada awak media, pada Rabu (26/8/2026).

Pemkab Bandung sebelumnya mengungkap adanya 1.066 ASN yang berdomisili di wilayah tersebut dan terindikasi melakukan aktivitas judi online pada 2025. Dadang mengatakan, bahwa pencocokan data menjadi langkah penting sebelum pemerintah daerah mengambil tindakan.

Pemkab Bandung akan mencocokkan identitas para ASN dalam daftar tersebut dengan data milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

"Pencocokan by name by address dengan data BKPSDM untuk memastikan siapa di antara mereka yang benar benar bekerja di lingkungan Pemkab Bandung," ujarnya.

Verifikasi dilakukan untuk membedakan ASN yang memang bekerja di lingkungan Pemkab Bandung dengan ASN dari instansi lain yang hanya berdomisili di kabupaten Bandung.

Menurut Dadang, proses tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar pemerintah tidak salah mengambil langkah. Data domisili, kata dia, belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh 1.066 ASN merupakan pegawai Pemkab Bandung.

Dadang menekankan bahwa masyarakat perlu menunggu hasil verifikasi sebelum menarik kesimpulan. Ia juga tidak ingin muncul anggapan bahwa seluruh ASN kabupaten Bandung terlibat Judi online hanya berdasarkan data awal tersebut.

Proses pencocokan identitas dan instansi tempat bekerja menjadi dasar untuk memastikan siapa yang benar benar berada di bawah kewenangan Pemkab Bandung.

Penulis : Aan Ansyori media : transaktualonline