Cimahi, Transaktual
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan kedisiplinan, khususnya dalam mengatur waktu keberangkatan menuju tempat kerja. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi menjelang dimulainya sejumlah proyek infrastruktur strategis pada Agustus 2026 yang diperkirakan berdampak pada arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan.
Proyek yang akan segera dilaksanakan meliputi pembangunan Underpass Gatot Subroto (Gatsu) serta perbaikan Jembatan Pemkot Cimahi. Kedua proyek tersebut diprediksi memicu kepadatan kendaraan, terutama bagi masyarakat dan ASN yang berasal dari kawasan utara menuju pusat pemerintahan Kota Cimahi.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa setiap ASN harus mampu menyesuaikan waktu keberangkatan agar tidak terlambat menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Oleh karena itu, saya menghimbau agar Bapak/Ibu mampu menyesuaikan waktu keberangkatannya. Jangan sampai kemacetan dijadikan alasan atas keterlambatan," ujar Ngatiyana, Selasa (4/8/2026).
Jelang Bulan Suci Ramadhan, Ngatiyana Hadiri Kegiatan Munggahan di Unjani Menurutnya, disiplin waktu merupakan bagian dari tanggung jawab ASN sebagai pelayan publik. Potensi kepadatan lalu lintas akibat pelaksanaan proyek pembangunan tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas kinerja maupun pelayanan kepada masyarakat.
Ngatiyana juga meminta seluruh perangkat daerah mengantisipasi dampak pembangunan dengan melakukan penyesuaian pola kerja, khususnya dalam pengaturan waktu kedatangan pegawai agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan efektif.
"Langkah tersebut penting agar pelayanan publik tetap berlangsung optimal tanpa terganggu kondisi lalu lintas di lapangan," katanya.
Pemerintah Kota Cimahi berharap seluruh ASN dapat menjadi teladan dalam membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, dan bertanggung jawab. Dengan kesiapan sejak dini, dampak kemacetan akibat proyek infrastruktur diharapkan dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(Efri/Transaktual)
