Cimahi,Transaktual
Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cimahi meluncurkan program sertifikasi bagi pekerja konstruksi yang belum memiliki sertifikat resmi.
Program ini diperuntukkan khusus bagi warga Cimahi, tanpa memandang pengalaman kerja mereka sebelumnya. Kepala DPUPR Cimahi, Wilman Sugiansyah, menjelaskan bahwa program ini selaras dengan visi pemerintah kota dalam menciptakan 10 ribu sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja.
“Kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja konstruksi di Cimahi memiliki kompetensi yang diakui. Dengan sertifikasi ini, mereka akan lebih siap bersaing di dunia kerja, baik di tingkat lokal maupun nasional,” ujar Wilman usai menghadiri Forum Perangkat Daerah (FPD) di Mal Pelayanan Publik Cimahi, Kamis (20/02/25).
Selain keterampilan teknis, peserta juga akan mendapatkan pelatihan tentang keselamatan kerja guna meningkatkan kesadaran dan kesiapan mereka di lapangan.
“Banyak pekerja konstruksi yang belum memahami aspek keselamatan kerja secara menyeluruh. Melalui program ini, mereka akan dibekali pengetahuan agar lebih siap menghadapi tantangan di dunia konstruksi,” tambahnya.
DPUPR Cimahi menargetkan sertifikasi bagi 100 tenaga kerja pada tahap awal program ini, dengan harapan jumlahnya dapat terus bertambah di masa mendatang sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan tenaga kerja di sektor konstruksi.
Ketua Gibas Resot Kota Cimahi Nurdin Hidayat waktu ditemu pada FGD Dinas PUPR memberi tanggapan "Saya tentang FGD sangat bagus transparan dan saya apresiasi sekali terhadap Kepala Dinas PUPR dan stafnya bahwa kami dari Ormas LSM mungkin media diundang semuanya, kedepan Seperti apa ini karena harus transparan dan harus bisa merasakan pembangunan dan proyek-proyek nya itu kan harus adil Jangan ada perbedaan terhadap masyarakat khususnya para pengusaha Cimahi dan kami sebagai ormas mungkin media harus bisa merasakan daripada sebagai masa Cimahi untuk fokus ke depan sebagai peserta dari FGD saya usulan tidak mengusulkan tapi mereka yang dibidangnya yang aslinya yang mengusulkan mungkin dari yang ada di LPM dari para dosen teknik udah ada semua di awasi sajalah melihat sampai di mana gitu cuman pembangunan infrastruktur atau gedung ia harus profesional,ujar Nurdin.
Kita dukung, kami masih Masih mendukung program yang dikeluarkan oleh visi misi Bapak Walikota yang baru dilantik hari ini, anggaran pengurangan anggaran yang mungkin kami dan pengusaha lain agak mengeluh karena apa tapi pemotongan pemotongan, ujarnya.
Apa itu pembangunan?
"Apa kegiatannya yang dipotong kegiatan pengurangan hidup selain meninggalkan nya saja dan bukan pembangunannya diri yang dipotong itu adalah anggaran pembangunan sesuai dengan kegunaannya, tegas,Nurdin.
( Efri/Transaktual )
