www.transaktualonline.com
Bandung - Pemotongan anggaran daerah oleh pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026 telah menjadi perhatian besar. Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) mencapai 24,7 persen dari proyeksi sebelumnya, yang berdampak pada ketahanan fiskal daerah dan pelayanan publik.
Pemerintah pusat berdalih bahwa penurunan transfer ini disebabkan oleh peralihan anggaran ke belanja pemerintah pusat, namun banyak yang berpendapat bahwa pemotongan ini akan berdampak negatif terhadap kinerja pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, M.Q Iswara mengungkap adanya pemotongan anggaran daerah oleh pemerintah pusat. Pemotongan tersebut mencapai 24,7% (dua puluh empat koma tujuh persen).
Hal tersebut disampaikan oleh M.Q Iswara dalam acara Silaturahmi dengan Jurnalis Hukum Bandung atau JHB di Hotel Horison kota Bandung pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2025.
Dalam suasana penuh keakraban dengan para Jurnalis, perlunya sinergi antara pihak DPRD dengan insan pers dalam menjaga transparansi dan mengawal pembangunan menuju “Jabar Istimewa.”
Media Jadi Kekuatan Utama dalam Mengawal Kebijakan Publik. Penting peran media dalam menyuarakan aspirasi publik dan menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus informasi digital.
“Fungsi media sangat penting karena masyarakat kini sangat cepat menyerap informasi. Satu judul atau caption bisa langsung membentuk opini publik tanpa membaca isi berita secara utuh,” tutur M.Q Iswara.
Menurutnya, media profesional seperti JHB harus tetap menjadi penjernih informasi, bukan justru memperkeruh suasana. Iswara juga mengatakan bahwa para gubernur se-Indonesia telah mendatangi Kementerian Keuangan untuk meminta penjelasan terkait kebijakan pemotongan tersebut.
“Gubernur sempat menggeruduk Kemenkeu karena pemangkasan dianggap tidak proporsional. Kita perlu tahu bagaimana mekanisme distribusinya di masa pemerintahan baru,” katanya.
Meski begitu, M.Q Iswara menyebut pemerintah pusat tengah menyiapkan program stimulan tambahan untuk daerah, meski kriteria dan teknis pelaksanaannya belum diumumkan secara resmi.
Dikatakan oleh Iswara, bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat kini tengah mempercepat pembahasan Rencana Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Sementara Tahun 2026.
“Kami berharap pembahasan bisa rampung sebelum pertengahan November agar bisa masuk dalam APBD 2026,” harapnya.
Salah satu Wakil DPRD Provinsi Jawa Barat itu optimistis, pemerintah pusat akan mengeluarkan kebijakan tambahan yang menggembirakan bagi daerah, agar pembangunan Jawa Barat tidak terhambat oleh keterbatasan fiskal.
Acara pertemuan tersebut dibuka oleh Bang Yono sebagai Ketua JHB, yang mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi agar tetap berkesinambungan dan tetap bermitra, dirangkai dengan interaktif sebagai masukan untuk para wakil rakyat.
Acara ditutup dengan tekad bersama baik M.Q Iswara dengan JHB bahwa transparansi, edukasi publik, dan pemberitaan berimbang harus menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah, diakhiri dengan foto bersama.
(transaktualonline.com).
